Heboh! 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan
Seruan.id - Melalui SK KPK Nomor 652 Tahun 2021, SK tertanda oleh ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021 tersebut berisikan bahwa Penyidik senior KPK Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai menjadi ASN.
Novel Baswedan bersama 74 pegawai lain yang gagal tersebut kemudian resmi dinonaktifkan KPK. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin, Selasa 11/05/2021.
Pada SK tersebut, setidaknya terdapat empat poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu. Berikut ini poin-poinnya:
Pertama, penetapan terhadap nama-nama pegawai yang dalam lampiran surat keputusan tersebut tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.
Kedua, Perintah terhadap pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
Disisi lain, Melihat menanggapi SK tersebut, Novel Baswedan dan 74 pegawai lainya menyebutkan akan melakukan perlawanan.
“Yang jelas gini, kami melihat ini bukan proses yang wajar, ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur tapi ini upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang bekerja baik untuk negara, ini bahaya!" kata Novel lewat pesan singkat, Selasa (11/5/2021).
Novel Baswedan menyebutkan, jika nantinya akan ada tim kuasa hukum yang disiapkan untuk melawan SK tersebut.
"Nanti ada tim kuasa hukum dari Koalisi Sipil (Koalisi Masyarakat Sipil) yang ingin melihat itu, karena agak lucu juga, SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesmen, tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab," Ucap Novel baswedan.
Sebelumnya diketahui bahwa nama Novel masuk dalam daftar 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos pada tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi acuan peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Tes yang dimaksudkan tersebut sebelumnya sempat mendapat sejumlah penolakan dari sejumlah kalangan, hal tersebut lantaran isinya menanyakan sejumlah pertanyaan yang tidak substansial terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi.
"Maka sikap kami jelas: kami akan melawan!" Novel menegaskan.
Menanggapi SK tersebut, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono juga membenarkan sejumlah nama pegawai KPK yang dikabarkan tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN.
Giri membenarkan bahwa salah satu dari 75 nama pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN tersebut adalah penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
"Iya, termasuk (Novel Baswedan), kurang lebih begitu," kata Giri, saat menjawab terkait nasib Novel dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/5/2021).
Melanjutkan, Giri juga menyebutkan jika sebagian besar yang tidak memenuhi syarat tersebut, satu orang pejabat eselon I yakni Deputi Koordinasi Supervisi KPK Hery Muryanto; lalu tiga pejabat eselon II yakni dirinya yang merupakan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Kepala Biro SDM Chandra Reksodiprodjo, dan Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi Sujanarko.
Selanjutnya terdapat juga nama-nama, eselon III, yakni Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang, Kabag SDM Nanang Priyono, dan beberapa nama lainnya.
"Sebenarnya yang menarik adalah hampir semua kasatgas yang berasal dari KPK, tujuh kasatgas penyidikan dan dua kasatgas penyelidikan juga merupakan bagian dari 75 itu tadi," Ungkap Giri.
Selain itu, nama-nama seluruh pengurus inti dari Wadah Pegawai KPK, lanjut dia, juga termasuk dalam 75 nama yang tidak lolos TWK tersebut.
"Pegawai tetap yang dites, sementara pegawai yang diperbantukan dari kepolisian dan pegawai negeri yang diperbantukan dari kementerian lain tidak dites. Jadi, pegawai tetap, misalnya polisi yang mengundurkan diri dan memutuskan menjadi pegawai KPK dites kembali," ujar Giri.
