Kunjungi Sumbar, Asdep Informasi Publik dan Media Massa Kemenko Polhukam Ingatkan Bahaya Disinformasi dan Hoaks
Seruan.id - Penyebaran informasi yang kontraproduktif, bias dan hoaks, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat. Terutama ditengah upaya pemerintah menangani Covid-19 di tanah air.
Pemerintah Daerah diharapkan mengoptimalkan sinergitas dengan pers sekaligus memaksimalkan pemanfaataan media sosial untuk mendiseminasikan kinerja Pemerintah sekaligus mengkounter berita “negatif” (hoaks dan disinformasi), sehingga masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas.
Hal ini disampaikan Asisten Deputi Informasi Publik dan Media Massa Kemenko Polhukam RI, Muztahidin, saat melakukan audiensi dalam rangka kunjungan kerja dengan Forkopimda Sumbar serta institusi Pers yang ada di Sumbar, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (29/4/2021).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasman, ini dihadiri oleh OPD terkait, Forkopimda Sumbar, KPID Sumbar, Komisi Informasi Sumbar, TVRI Sumbar, RRI Padang, PWI Sumbar, IJTI Sumbar dan AJI Padang.
Mewakili Gubernur Sumbar, Jasman dalam sambutannya menyampaikan tentang kebebasan Pers di Sumbar sudah sangat baik. Pemerintah daerah kata mantan Kabiro Humas Setdaprov Sumbar, ini tak pernah intervensi pers.
"Kebebasan Pers di Sumbar sangat luar biasa. Pemda tak pernah intervensi. Kerjasama ada, tapi bukan soal pemberitaannya. Soal anti hoax, ini sudah dilakukan pers meski tidak diminta," ujar Jasman.
Terkait dengan Covid-19 di Sumbar, ditambahkan Jasman yang juga Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar, informasinya berasal dari satu sumber, melalui jubir. Informasi diperbaharui setiap hari dan masyarakat bisa mengetahui informasi ini setiap hari dan menjadi rujukan.
Sementara itu, Muztahidin mengapresiasi sinergitas pemda dengan pers di Sumbar dan perlu menjadi contoh bagi daerah lain. Menurutnya, untuk menghindari disinformasi dan hoaxs memang diperlukan langkah-langkah koordinasi.
“Koordinasi dapat dilakukan baik terhadap media massa, internal, Humas-Humas pemerintah, maupun unit-unit informasi terkait,” ungkap Muztahidin.
