Pejabat Tinggi Pertamina Dipecat, Luhut: Masih Saja Impor Pipa
Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi saat ini menyebut adanya pemecatan pejabat PT Pertamina (Persero). Pejabat itu dipecat langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Luhut menyebabkan kronologi pemecatan ini disebabkan oleh kebijakan pejabat tersebut yang dianggap sudah salah.
“Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung,” sebut Luhut dalam Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021 yang ditayangkan melalui Youtube BPPT TV, Selasa (9/3/2021).
Lebih lanjut, kebijakan untuk memecat pejabat itu dikaitkan dengan penggunaan tingkat komponen dalam negeri ( TKDN) pada proyek Pertamina yaitu mengenai pipa Pertamina.
“Bikin pipa, tadi Pertamina. Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu,” Luhut.
Meskipun begitu, Menko Kemaritiman dan Investasi ini tidak menerangkan secara jelas siapa pejabat yang dipecat tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut, Luhut menegaskan akan pentingnya jiwa nasionalisme. Beliau juga sangat menyesalkan adanya pejabat yang tidak acuh akan keperluan dalam negeri melainkan mementingkan urusan materi pribadi.
“Nah kecintaan kita, kepada idealisme itu kita menurut saya kurang. Anda lebih muda dari saya. Saya 74 tahun tahun ini. Jadi saya sedih kadang-kadang melihat anak muda itu, maaf istilah saya melacurkan profesionalismenya hanya sekedar gini (uang) saja,” terangnya.
Ia juga mengaitkannya dengan perbincangan dengan Jokowi mengenai penggunaan TKDN yang dianggap penting dalam meningkatkan terbukanya lapangan kerja. Penggunaan TKDN juga bermanfaat pada penghematan yang signifikan demi kemajuan anak bangsa.
“Saya jelaskan kepada pak presiden, kita punya belanja modal, belanja barang itu kira-kira Rp 1.300 triliun. Anda bisa bayangkan semmua kalau itu bisa kita gunakan 60 persen atau 50 persen saja local content itu 50 bilion dollar (AS),” tegasnya.
Dalam hal pemecatan pejabat, Luhut menganggap kebijakan tersebut penting dilakukan demi menghentikan permainan dalam meraup keuntungan pribadi. Menindaklanjuti kejadian itu, Luhut menyarankan Presiden Jokowi melakukan pemecatan untuk kebijakan yang tidak mengedepankan kepentingan negara .
