JAKARTA.SERUAN – Kebijakan pemerintah terkait impor garam sudah final. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Republika.co.id. Wahyu mengatakan kebijakan tersebut diputuskan usai rapat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada beberapa waktu lalu.
“Impor garam sudah
diputuskan melalui rapat Menko (Kemaritiman dan Investasi)” kata Wahyu pada
Ahad (14/3).
Menurut Wahyu saat ini
Kementerian sedang mengkalkulasikan kebutuhan garam di Indonesia. Setelah
didata kebutuhannya, baru impor diberlakukan.
“Nanti misalnya
kekurangannya berapa, baru kita impor. Karna itu termasuk dalam UU Cipta Kerja”
ujarnya.
Sementara itu Ketua DPP PKS
Riyono menanggapi kebijakan pemerintah tersebut. Menurut beliau pemerintah
terus melakukan kontroversi dengan kebijakan impor garam ini. Hal itu
dikarenakan pemerintah belum bisa menyelesaikan kontroversi impor beras,
sekarang dating pula yang baru.
Riyono justru mempertanyakan
janji pemerintah dalam pengadaan lahan untuk garam. Ketimbang melakukan impor
berketerusan kenapa tidak diupayakan untuk menepati janji tersebut.
"Dulu 2017 Pak Luhut janji akan setop impor garam 2020 - 2021
dengan kebijakan pemerintah yang disiapkan, diantaranya buka lahan garam 4000
Ha di NTT dan menjaga harga garam rakyat kisaran 1.000 rupiah/kg. Mana janji
itu?" tanya Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono dalam
keterangannya, Senin (15/3/2021).
Riyono juga menyampaikan
bahwa saat ini produksi garam nasional hanya mampu 2 juta ton/tahun.
Sedangkan kebutuhan garam konsumsi dan industri 3 juta ton. Ada defisit
kebutuhan garam industri 1 juta ton/tahun. Saat ini harga garam hancur, hanya
350 rupiah/kg padahal ongkos produksi 750 rupiah. Petani sudah rugi 400 rupiah
dan semakin terpuruk oleh garam impor yang rembes ke pasar atau konsumen.
Dari sisi kemampuan lahan produksi garam juga belum signifikan,
ada 49 titik dari 9 provinsi sentra garam mulai dari jawa, sulawesi sampai NTT
yang luasan lahan sekitar 21.348 hektar dengan kapasitas produksi garam 60 - 80
ton/ha. Kita membutuhkan lahan minimal 37.000 Ha dengan produksi 80 ton/ha.
"Rencana impor garam 2021 yang sudah diputuskan sejak Januari 2021
membuktikan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan Janji akan stop impor garam
2021. Mana janji pak Luhut soal stop impor garam? Petani garam sudah lelah
dengan janji dan janji berulang yang hanya berujung janji," tambah Riyono.
Sumber : pks.id
