-->
Y0eWGYxzpXyCEdgWdcCCd1ut8uzRgXO9EmGhgceU
Theme images by Igniel

Search This Blog

Pemerintah Bakal Impor Garam, PKS Tagih Janji 4000 Ha Lahan Garam

 


JAKARTA.SERUAN – Kebijakan pemerintah terkait impor garam sudah final. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Republika.co.id. Wahyu mengatakan kebijakan tersebut diputuskan usai rapat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada beberapa waktu lalu.

“Impor garam sudah diputuskan melalui rapat Menko (Kemaritiman dan Investasi)” kata Wahyu pada Ahad (14/3).

Menurut Wahyu saat ini Kementerian sedang mengkalkulasikan kebutuhan garam di Indonesia. Setelah didata kebutuhannya, baru impor diberlakukan.

“Nanti misalnya kekurangannya berapa, baru kita impor. Karna itu termasuk dalam UU Cipta Kerja” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPP PKS Riyono menanggapi kebijakan pemerintah tersebut. Menurut beliau pemerintah terus melakukan kontroversi dengan kebijakan impor garam ini. Hal itu dikarenakan pemerintah belum bisa menyelesaikan kontroversi impor beras, sekarang dating pula yang baru.

Riyono justru mempertanyakan janji pemerintah dalam pengadaan lahan untuk garam. Ketimbang melakukan impor berketerusan kenapa tidak diupayakan untuk menepati janji tersebut.

"Dulu 2017 Pak Luhut janji akan setop impor garam 2020 - 2021 dengan kebijakan pemerintah yang disiapkan, diantaranya buka lahan garam 4000 Ha di NTT dan menjaga harga garam rakyat kisaran 1.000 rupiah/kg. Mana janji itu?" tanya Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono dalam keterangannya, Senin (15/3/2021).

Riyono juga menyampaikan bahwa saat ini produksi garam nasional hanya mampu 2 juta ton/tahun. Sedangkan kebutuhan garam konsumsi dan industri 3 juta ton. Ada defisit kebutuhan garam industri 1 juta ton/tahun. Saat ini harga garam hancur, hanya 350 rupiah/kg padahal ongkos produksi 750 rupiah. Petani sudah rugi 400 rupiah dan semakin terpuruk oleh garam impor yang rembes ke pasar atau konsumen.

Dari sisi kemampuan lahan produksi garam juga belum signifikan, ada 49 titik dari 9 provinsi sentra garam mulai dari jawa, sulawesi sampai NTT yang luasan lahan sekitar 21.348 hektar dengan kapasitas produksi garam 60 - 80 ton/ha. Kita membutuhkan lahan minimal 37.000 Ha dengan produksi 80 ton/ha.

"Rencana impor garam 2021 yang sudah diputuskan sejak Januari 2021 membuktikan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan Janji akan stop impor garam 2021. Mana janji pak Luhut soal stop impor garam? Petani garam sudah lelah dengan janji dan janji berulang yang hanya berujung janji," tambah Riyono.

Sumber : pks.id

Related Posts
Rio Friyadi
Suka mimpi jadi presiden

Related Posts

Post a Comment