Seruan.id – Memasuki musim tanam, para petani dari sejumlah daerah mempertanyakan tentang hilangnya pupuk subsidi pemerintah dari pasaran.
Mereka heran, padahal pemerintah telah meluncurkan Kartu Tani bagi mereka, yang artinya pembelian pupuk yang diberikan subsidi oleh pemerintah harusnya sesuai dengan kuota petani yang menerima.
Bukan hanya sekali ini, namun masalah seperti ini sebenarnya sudah menjadi permasalahan klasik bagi para petani, sebab terjadi berulang-ulang.
“Ini sudah dari bulan Agustus, sudah masuk musim tanam, pupuk susah dicari. Sengsara ini, kelabakan kita tanpa pupuk,” keluh Ketua Kelompok Tani Sarwo Dadi Desa Baleraksa, Karangmoncol, Purbalingga, pada Selasa, (22/09/2020).
Padahal jika ditilik fungsinya, Kartu Tani yang diberikan oleh pemerintah merupakan sarana akses bagi petani untuk mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah (e-wallet), sehingga harapannya para petani bisa mendapatkan kepastian jasa subsidi.
Jika tidak memiliki Kartu Tani, maka para petani hanya bisa membeli pupuk dengan harga non-subsidi dimana perbandingan harganya sangat jauh lebih mahal.
Ketua Kelompok Tani menuturkan, saking butuhnya pupuk, para petani di daerahnya tidak hanya mengharapkan pupuk subsidi, namun mereka berebutan mendapatkan pupuk non-subsidi yang harganya dibanderol agen seharga Rp. 160.000 per karungnya.
Dia juga sangat menyesalkan hal tersebut, dia mempertanyakan fungsi Kartu Tani yang ia pegang jika pupuknya sendiri tidak pernah ada.
“Buat apa Kartu Tani kalau pupuknya enggak ada. Jadi enggak terpakai karena apa yang mau dibeli dengan kartu itu. Percuma saja ada kartu-kartu selama petani susah dapat pupuk,” sesalnya.
Tidak hanya sampai disana, dia juga mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak para petani di daerahnya yang tidak terdata dan tidak mendapatkan Kartu Tani.
“Karena banyak petani yang enggak dapat Kartu Tani, dia pinjam Kartu Tani tetangganya. Masalahnya kuota setiap Kartu Tani dibatasi. Akhirnya banyak yang tidak dapat subsidi, karena satu Kartu Tani dipakai dua tiga orang petani,” terang Ketua Tani sekaligus Sekretaris Desa Balareksa tersebut.
Padahal jauh hari sebelumya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa pihaknya telah mengupayakan agar petani tidak lagi kesusahan mendapatkan pupuk subsidi dengan penambahan anggaran pupuk bersubsidi.
“Atas support Komisi IV, pemerintah telah menyetujui penambahan anggraran pupuk subsididan tinggal admisnistrasi sepenuhnya belum,” ujar Syahrul.
