-->
Y0eWGYxzpXyCEdgWdcCCd1ut8uzRgXO9EmGhgceU
Theme images by Igniel

Search This Blog

Irwan Prayitno Bantah Keras Temuan Bawaslu soal SARA di Pilkada Sumbar


 

Suasana Pilkada di Sumatera Barat sudah sangat terasa pekat. Tidak tanggung-tanggung, suasana Pilkada sudah terasa pekat bahkan sebelum ditentukannya calon-calon yang akan mengisi Pilkada kali ini.

Namun Pilkada kali ini memiliki banyak perbedaan. Dari Pandemi Covid-19, Bakal calon yang banyak dan dari berbagai profesi, hingga yang paling menarik adalah adanya penemuan Bawaslu tentang adanya praktek Sara pada kampanye Pilkada Sumbar kali ini.  Terkait hal ini, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kemudian memberikan tanggannya.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno membantah temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang menyatakan Sumbar sebagai provinsi paling rawan dalam konteks materi kampanye suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan politik uang.

"Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, untuk konteks pilkada, Sumbar tidak akan terpengaruh oleh kampanye SARA dan politik uang. Dua hal itu tidak laku di sini," kata Irwan, sebagaimana dikutip dari Antara, Sabtu (26/9).

Irwan menjelaskan dan mengungkapkan pengalamnya, bahwa selama mengikuti dua proses pilkada di Sumbar dan menjabat sebagai gubernur selama 10 tahun, ia mengaku cukup memahami karakter warga Sumbar dalam mengikuti proses Pilkada.

Menurutnya, calon kepala daerah yang akan berlaga di 13 kabupaten/kota dalam gelaran pilkada tahun ini sangat homogen. Irwan bahkan menyebut, kondisi ini berbeda jauh dengan pelaksanaan Pilkada 2017 di Jakarta.

Oleh karena itu, menurutnya, kampanye bermateri SARA tidak akan berjalan efektif, karena semua calon dapat mencitrakan dirinya religius. Sedangkan, untuk politik uang, Irwan mengatakan, bisa saja warga menerima uang yang disodorkan oleh tim para calon, namun, hal itu disebut belum tentu berpengaruh.

"Uangnya diambil, tapi pilihannya tetap sesuai hati. Jadi memang tidak efektif," ujarnya.

Irwan tak memungkiri soal kemungkinan oknum tim calon kepala daerah tetap melakukan politik uang. Namun, ia percaya Bawaslu Sumbar bisa mengantisipasi hal tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang dipaparkan Bawaslu dinyatakan bahwa Sumbar merupakan provinsi paling rawan dalam konteks materi kampanye SARA dan politik uang.

Selain itu, Bawaslu juga memetakan kerawanan dalam aspek materi kampanye, yakni potensi penggunaan konten unsur identitas SARA, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam pada tujuh kabupaten/kota.

Tujuh kabupaten/kota itu di antaranya berada di Sumbar, yakni Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman.

 

 

Related Posts

Related Posts

Post a Comment