-->
Y0eWGYxzpXyCEdgWdcCCd1ut8uzRgXO9EmGhgceU
Theme images by Igniel

Search This Blog

Kartu Pra-Kerja Tidak Bisa Dijangkau Seluruh Masyarakat Indonesia, DPR Minta Jokowi Hentikan


Hingga Minggu 10/5, banyak komentar masyarakat yang timbul di media sosial terkait pencairan dana kartu Pra-Kerja yang tak kunjung mereka dapatkan. 

Padahal masyarakat telah mencoba berbagai cara agar pencairan segera dilakukan oleh pihak pemerintah.

Seperti yang diketahui, pencairan dana kartu Pra-Kerja sendiri dapat dilakukan melalui aplikasi OVO dan Linkaja

Namun hingga berita ini di publish masih banyak perserta yang sudah mendapatkan kartu Pra-Kerja tidak menerima pencairan dana sama sekali.

Kebanyakan dari mereka mengeluh karena cara pencairan yang sangat ribet dan setelah di coba beberapa kali selalu mengalami kegagalan.

Bukan hanya masalah pencairan, namun banyak juga masyarakat yang mengeluh akibat tidak bisa mendaftar kartu Pra-Kerja hingga gelombang 3 dibuka, selalu muncul tampilan “sedang diproses” saat masyarakat mencoba mendaftar.

Hingga saat ini, gelombang 4 yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat masih belum dibuka oleh pemerintah.

Menanggapi hal di atas, beredar sebuah video dari Fraksi Partai Keadilan Sejahatera DPR RI yang menyatakan agar kartu Pra-Kerja Jokowi dihentikan.

Bukan tanpa alasan, DPR memiliki alasan yang sangat kuat dan logis saat hendak menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah.

Berikut surat permintaan DPR terhadap Pemerintah yang dibacakan oleh perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI pada video yang beredar:

Bagaimana kita ketahui saat ini pemerintah telah menjalankan program kartu Pra-Kerja yang menimbulkan banyak permasalahan. Sistem registrasi online yang tidak bisa di akses oleh masyarakat di seluruh Indonesia, karena menurut data hanya sekitar 60% daerah yang bisa akses internet, juga pengelolahan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini dengan alokasi anggaran 5,6 Triliun. Sehingga program ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia dan tidak transparan. Oleh karena itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dalam kesempatan ini mendorong DPR RI untuk meminta kepada Pemerintah untuk menghentikan program kartu Pra-Kerja dan dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan hidup pekerja yang terdampak pandemi dan upaya recovery kondisi ekonomi paska pandemi”. Ujar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI kepada awak media.
Related Posts
@sevencorner
Estoy hablando por escrito! Mulutku bungkam, jemariku bicara!

Related Posts

Post a Comment