-->
Y0eWGYxzpXyCEdgWdcCCd1ut8uzRgXO9EmGhgceU
Theme images by Igniel

Search This Blog

Menagih Janji Reforma Agraria

Oleh: Abdhy Walid Siagian
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

Setiap tanggal 24 September kita memperingati Hari Tani Nasional sebagai wujud dalam mengingat jasa para petani dalam mewujudkan Swasembada pangan. Indonesia merupakan negara yang berpendapat dari sektor pertanian dan perkebunan, yang membuat bangsa indonesia dikenal sebagai negara agraris, tapi semua apa di kata miris.

Kembali kita melihat sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. 

Amanat tersebut mengisyaratkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dengan melakukan pengelolaan sumber daya dimilikinya secara adil, tetapi jauh kita melihat justru bertolak belakang, banyak sekali kasus konflik agraria yang terjadi dan jauh dari harapan. 

Konflik agraria yang terjadi, dikarenakan perebutan lahan antara korporasi dengan masyarakat adat. Disisi lain dari konflik ini, justru masyarakat adat lah yang terkena imbas dari konflik berkepanjangan ini. Padahal sejatinya masyarakat adat telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat adat dikenal dan dihormati eksistensinya di dalam konstitusi, dan ini telah dijelaskan dalam Pasal 18 (b) ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang secara gamblang menyatakan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Masyarakat adat memiliki wewenang terhadap tanah ulayat yang ini telah di jelaskan dalam Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999, pasal 1 angka (1) menyebutkan hak ulayat adalah “kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan wilayah lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

Permen ini memberikan jaminan bahwa masyarakat adat bisa memperoleh kewenangan dari wilayah adat tersebut yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam, baik itu tanah yang dipergunakan demi kelangsungan hidup masyarakat adat.

Jika kita melihat kembali bahwa sejatinya polemik agraria terjadi di indonesia, sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial belanda. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekspansi lahan, yang mana memaksa petani untuk diambil lahanya demi kepentingan semata.

Selanjutnya pada masa orde baru, yang mana pemerintah orde baru mengalami eskalasi yang sangat signifikan dengan bentuk dua konflik yang sangat umum yaitu, pertama konflik antara petani dengan swasta, terutama dikarenakan dikeluarkannya HGU (Hak Guna Usaha) diatas tanah ulayat adat tersebut. 

Kedua adalah konflik antara petani dengan pemerintah terkait dengan pembebasan lahan diatas tanah yang telah dikuasai atau dimiliki oleh petani untuk pembangunan infrastruktur. Perlakuan yang tidak adil didapatkan oleh masyarakat adat, baik itu tindakan yang dilakukan oleh pihak swasta maupun dari pihak pemerintah. 

Ketidakadilan ini justru membuat semakin meningkatnya kasus yang terjadi di Indonesia, sebagai contoh kasus agraria yang sampai sekarang belum tuntas yang bermula pada tahun 2011, masyarakat adat dayak di kabupaten Sintang Kalimantan Barat yang menentang pengoperasian hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit yang mengambil 200 hektar lahan pemukiman, perkebunan rakyat, dan tanah ulayat.

Dari contoh kasus tersebut, membuktikan bahwa konflik agraria yang terjadi justru banyak timbul dari sengketa antara masyarakat adat melawan korporasi, yang mana justru membuat tergerusnya hak tanah ulayat dari masyarakat adat. Disisi lain Konflik agraria saat ini membuktikan secara nyata, belum tuntasnya dengan segenap program reforma agraria yang dibuat oleh pemerintah, alih-alih program agar bisa mengurangi konflik agraria, justru bertolak belakang dengan realitanya. 

Berdasarkan data dari Komnas HAM dalam lima tahun terakhir dari tahun 2015 sampai 2019, lebih dari 30% kasus yang teridentifikasi sebagai konflik agraria dan tercatat sebanyak 9.124 sengketa pertanahan. Dalam polemik agraria ini bahkan lebih sering menggunakan kekerasan dan radikalisme dalam perlawanan masyarakat adat dan petani, kekerasan bahkan menjadi tontonan yang tidak pernah absen dalam pemberitaan berbagai konflik agraria. 

Beberapa tindakan kekerasan dalam sengketa lahan yang justru melibatkan kekuatan militer dan telah menelan korban. Bahkan yang saat sekarang jadi pemberitaan publik adalah terhadap kasus Efendi Buhing tokoh Komunitas Adat Laman Kinipan yang mana ia ditangkap dengan tuduhan pencurian terhadap PT. Sawit Mandiri Lestari.

Selama ini kita melihat, kebijakan pertanahan di indonesia telah memasuki arah yang kapitalistik, pemerintah hanya melihat dari sudut pandang demi keuntungan semata. Bahkan reclaiming atau penguasaan dan pengambilan lahan kembali, justru sangat menonjol.

Pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang mana bisa menguntungkan kedua belah pihak, bukan hanya menguntungkan bagi pihak korporasi saja, yang mana ini membuat suatu kecemburuan terhadap masyarakat adat. Oleh karena itu pengambilalihan atau reclaiming oleh pihak lain selayaknya tetap memberikan konsekuensi bagi mereka yang mempertahankan kesejahteraan kolektifnya. 

Menakar dari kebijakan pemerintah di bidang pertanahan, akan kita selalu sampai pada kesimpulan atas tindakan pemerintah yang tidak memenuhi keadilan, dalam pengalokasian sumber daya agraria. 

Ketidakadilan yang dirasakan oleh petani dan masyarakat adat ini lah sebagai pemicu konflik agraria di indonesia. Kebijakan yang secara sengaja telah meminggirkan dan memiskinkan petani pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai bentuk kegagalan negara, yang mana ini telah diamanatkan oleh konstitusi kepada negara untuk melakukan intervensi agar kesejahteraan dan kemakmuran dapat di nikmati oleh seluruh rakyat indonesia.

Negara yang tidak mampu melaksanakan kewajiban konstitusi untuk mensejahterakan rakyat tetapi justru tunduk pada kepentingan-kepentingan pemilik modal adalah bentuk kegagalan negara, terlebih negara mengabaikan berbagai konflik agraria, maka akan secara perlahan berdampak pada ekonomi, sosial dan politik.

Dalam semarak memperingati hari Tani Nasional ini marilah kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi dalam mendorong sektor pertanian ke arah yang lebih maju. Bahwa sejatinya Ir. Soekarno pernah berkata “Sektor pertanian dan pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa, apabila kebutuhan pangan tidak dipenuhi maka malapetaka karenanya butuh usaha besar, radikal dan revolusioner".
Related Posts

Related Posts

Post a Comment