Sejak munculnya virus corona di Indonesia beberapa bulan lalu dan meningktanya korban dari hari-ke hari mengharuskan pemerintah memutuskan kebijakan untuk keselamatan rakyat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan virus corona salah satunya dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Adapun aktivitas yang dimaksud yakni kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah dari rumah. Menurut Jokowi langkah ini dilakukan untuk agar penanagann Covid-19 dapat dilakukan lebih afektif.
Namun, kebijakan ini berdampak pada sejumlah perusahaan yang merugi dan berimbas pada pemutusan hubugan kerja (PHK), serta pandemi covid-19 juga berakibat fatal terdadap sektor ekonomi yang turun drastis.
Melihat kembali kebijakan yang telah diputuskan dan dampak negatif yang ditimbulkan, pemerintah melakukan perubahan terhadap kebijakan dan membuat kebijakan baru yang bertujuan untuk mengaja stabilitas perekonomian namun tetap meminimalisir korban pandemi Covid-19 saat ini.
Adapun kebijakan baru yang telah ditetapkan antara lain:
1. Mengizinkan ojek online untuk kembali mengangkut penumpang di wilayah yang menerapkan PSBB. Dimana pada kebijakan sebelumnya, telah tertuang dalam pasal 18 ayat 6 Pergub No 33 tahun 2020, yakni larangan kepada ojek online untuk mengangkut penumpang, dan dibatasi penggunaanya hanya untuk pengankutan barang.
1. Mengizinkan ojek online untuk kembali mengangkut penumpang di wilayah yang menerapkan PSBB. Dimana pada kebijakan sebelumnya, telah tertuang dalam pasal 18 ayat 6 Pergub No 33 tahun 2020, yakni larangan kepada ojek online untuk mengangkut penumpang, dan dibatasi penggunaanya hanya untuk pengankutan barang.
2. Semua moda transportasi dapat kembali beroperasi, namun dengan pembatasan kriteria. Hal ini ditujukan agar perekonomian nasional tetap berjalan. Sebelumnya, Kemenhub menerapkan larangan mudik di tengah pandemi corona, dan larangan ini ditetapkan untuk semua moda transportasi.
3. Pemerintah izinkan warga berusia di bawah 45 tahun kembali beraktivitas. Hal ini disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19, Doni Monardo melalui video conference pada senin (11/5/20). ditinjau dari kebijakan pemerintah sebelumnya mengenai mengurangi aktivitas di luar rumah, dan merujuk pada data pemerintah sebanyak 1,94 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan karena perusahaan mereka terdampak Covid-19. Terkait hal itu, direktur LBH Jakarta, Arif Maulana mengungkapkan, berdasarkan pasal 151 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tertuang bahwa pemerintah harus berperan aktif semaksimal mungkin agar PHK tidak terjadi. Tidak hanya permerintah, pengusaha dan buruh pun harus memiliki upaya agar PHK tidak terjadi.
Disisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dokter Brian Sriprahastuti, menanggapi hal itu dengan menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menerapkan PSBB. Karena prinsip PSBB, individu masih bisa beraktivitas tapi dibatasi.
Disisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dokter Brian Sriprahastuti, menanggapi hal itu dengan menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menerapkan PSBB. Karena prinsip PSBB, individu masih bisa beraktivitas tapi dibatasi.
Namun tidak lama ini, tersebar luas postingan di media sosial turut membagikan foto tenaga kesehatan yang memegang kertas bertuliskan "Indonesia terserah, suka-suka kalian". Evi, tenaga kerja kefarmasian di puskesmas Surakarta turut memposting foto, dan menyayangkan kebijakan pemerintah. Evi menyatakan kecewa dengan kebijakan pemerintah yang cenderung tumpang tindih. Mereka tidak sinkron satu sama lain. hal ini menyulitkan kami yang berkerja di pelayanan kesehatan.
Kebijakan pemerintah yang tak konsekuen tersebut juga dinilai dari beberapa pihak dapat menyebabkan munculnya gelombang ke dua atau second wave virus corona di Indonesia.
Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kebijakan pemerintah tersebut patut dipuji karena telah mebuat kebijakan efektif dengan tetap menerapkan PSBB bersyarat namun tetap berusaha menjalankan perekonomian dan kesejahtraan rakyat Indonesia, atau kebijakan tersebut fatal karena menyulitkan penanganan korban covid oleh tenaga medis dan memungkinkan terjadinya virus korona gelombang kedua?
Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kebijakan pemerintah tersebut patut dipuji karena telah mebuat kebijakan efektif dengan tetap menerapkan PSBB bersyarat namun tetap berusaha menjalankan perekonomian dan kesejahtraan rakyat Indonesia, atau kebijakan tersebut fatal karena menyulitkan penanganan korban covid oleh tenaga medis dan memungkinkan terjadinya virus korona gelombang kedua?
